LENTERAKEADILAN.CLICK – Pernyataan keras dari Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengenai temuan adanya bandara yang beroperasi minim kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah, telah menarik perhatian serius dari pemerintah pusat.
Pernyataan yang dilontarkan oleh Menhan Sjafrie tersebut disampaikan secara terbuka seusai dirinya menghadiri gelaran Latihan Terintegrasi 2025 yang melibatkan unsur TNI dan berbagai instansi terkait lainnya di wilayah Morowali, Sulawesi Tengah, pada hari Kamis (20/11/2025).
“Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut,” ujar Sjafrie, sebagaimana dikutip dari siaran Kompas, membeberkan hasil temuan di lapangan.
Meskipun demikian, Menhan Sjafrie memilih untuk tidak merinci secara spesifik mengenai perangkat negara apa saja yang ia maksud telah absen atau tidak hadir secara memadai di bandara yang menjadi sorotan tersebut.
Dilansir dari situs web resmi Kementerian Pertahanan (Kemhan), bandara yang dirujuk dalam pernyataan Sjafrie memang memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu berdekatan dengan jalur laut penting, yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan ALKI III.
Sjafrie dengan tegas menyatakan bahwa situasi ini merupakan sebuah “anomali” yang tidak seharusnya terjadi di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdaulat.
“Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional,” tandas Sjafrie, menggarisbawahi potensi risiko yang mengancam.
Menhan juga memberikan jaminan bahwa negara tidak akan pernah berhenti untuk menindaklanjuti segala bentuk kegiatan ilegal yang terbukti merugikan kekayaan dan kepentingan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga berjanji untuk segera menyampaikan seluruh temuan dan hasil evaluasi yang didapatkannya selama kunjungan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara.
“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” seru Sjafrie dengan nada penegasan kedaulatan.
Tanggapan Kemhan dan Kesiapan TNI
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait, angkat bicara, menjelaskan bahwa pernyataan Menhan Sjafrie harus dipahami sebagai sebuah peringatan umum yang penting terkait pengawasan negara di setiap obyek vital nasional.
“Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap obyek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan,” jelas Rico pada Selasa (25/11/2025).
Menurut Rico, intinya perhatian tersebut muncul dari sebuah evaluasi umum yang komprehensif dan menjadi catatan penting agar pengawasan negara di titik-titik strategis harus senantiasa berada dalam kondisi yang kuat dan optimal.
Ia menambahkan bahwa jika pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, maka hal tersebut secara inheren akan membuka celah yang besar bagi munculnya aktivitas yang tidak tercatat atau ilegal.
“Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” tegasnya.
Menyikapi arahan Menhan Sjafrie, Markas Besar (Mabes) TNI dengan sigap menyatakan bahwa Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) telah disiagakan dan siap untuk mengamankan obyek vital, termasuk bandara yang menjadi sorotan tersebut.
“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Kopasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu obyek vital nasional,” jelas Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah.
Ia juga menegaskan komitmen bahwa Mabes TNI akan mendukung penuh setiap langkah pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh fasilitas strategis nasional berada di bawah pengawasan ketat negara.
Klarifikasi Kementerian Perhubungan
Di sisi lain, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana segera membantah tudingan dari Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) beroperasi tanpa adanya izin resmi dari pemerintah.
Suntana memastikan bahwa bandara tersebut telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan telah memenuhi seluruh perizinan yang disyaratkan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
“Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar,” tegasnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025), memberikan klarifikasi mengenai status legal bandara.
Berdasarkan data penelusuran dari Kemenhub, Bandara IMIP tercatat resmi, status operasinya adalah khusus, digunakan untuk penerbangan domestik, dan pengelolaannya diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Suntana juga menyebutkan bahwa sistem pengawasan di bandara tersebut selama ini tetap dijalankan sesuai dengan prosedur baku yang ditetapkan oleh regulator.
Ia menggarisbawahi, pemerintah bahkan baru-baru ini telah menerjunkan personel tambahan dari berbagai instansi terkait, mulai dari Kemenhub, Ditjen Bea dan Cukai, hingga unsur Kepolisian, untuk memperkuat pengawasan di bandara tersebut.
“Jadi itu sudah ada perizinan dari negara dan memang ada cara mengontrol dari itu sudah ada. Dan kemarin diperkuat dengan kehadiran personel dari lintas terkait,” pungkas Suntana, memastikan bahwa kehadiran negara di lokasi tersebut telah diperkuat.
Penulis : Amir
Editor : Gugun Gunawan
