LENTERAKEADILAN.CLICK– Dalam upaya ambisius untuk mengatasi masalah limbah perkotaan sekaligus memenuhi kebutuhan energi terbarukan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana besar pemerintah untuk membangun fasilitas pengolahan limbah dan sampah menjadi energi listrik di 34 kota besar di seluruh Indonesia. Proyek strategis ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu dua tahun.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Oktober 2025. Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memulai inisiatif ini sebagai solusi jangka panjang terhadap penumpukan sampah.
“Kami akan segera mulai membangun di 34 kota, pembersihan limbah sampah dari kota-kota besar. Pabrik pembersihannya akan mengolah ini menjadi energi, menjadi listrik. Insyaallah dalam dua tahun kita selesaikan 34 kota,” ujar Presiden Prabowo, menggarisbawahi kecepatan dan skala implementasi yang akan dilakukan.
Pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (WtE) ini akan diprioritaskan di wilayah-wilayah yang memiliki volume sampah tinggi dan mendesak, seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat urgensi penanganan limbah di area metropolitan dan pariwisata utama.
Presiden Prabowo mencontohkan kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) seperti Bantargebang yang dilaporkan telah menampung hingga 55 juta ton sampah. Beliau memperingatkan bahwa tanpa penanganan yang cepat dan tepat, volume sampah tersebut berpotensi menimbulkan risiko serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan permukiman sekitar.
Mengenai aspek finansial, Presiden memastikan bahwa pembiayaan untuk proyek berskala nasional ini telah disiapkan dengan matang. Pemerintah saat ini tengah memasuki fase krusial penentuan kontrak kerja sama dan pemilihan teknologi pengolahan yang paling efektif dan ramah lingkungan untuk menjamin keberlanjutan proyek.
Program pengolahan sampah menjadi energi terbarukan ini memiliki nilai strategis ganda. Selain sebagai sumber energi, proyek ini dinilai fundamental untuk menjaga kebersihan dan kesehatan publik. Presiden secara khusus menyinggung pentingnya kebersihan, khususnya di daerah wisata seperti Bali, untuk mendukung sektor pariwisata nasional.
“Ini sangat strategis karena menyangkut kebersihan, kesehatan, ya. Bagaimana kita berharap pariwisata naik kalau Bali tidak bisa bersihkan sampahnya? Jadi ini strategis,” tegas Presiden, menghubungkan langsung pengelolaan sampah yang baik dengan peningkatan daya tarik pariwisata.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi kesiapan kementeriannya setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Proyek WtE ini dipastikan akan dikelola melalui mekanisme khusus.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menambahkan bahwa Perpres No. 109 Tahun 2025 merupakan penanda transformasi nyata dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, pemanfaatan sampah menjadi energi terbarukan dengan teknologi ramah lingkungan adalah langkah progresif menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
(Redaksi Lentera Keadilan)
