LENTERAKEADILAN.CLIK – Kasus dugaan keracunan makanan massal kembali terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, setelah ratusan pelajar mengalami gejala usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah pada Rabu (17/9/2025). Data dari RSUD Trikora Salakan hingga Kamis (18/9/2025) pukul 07.00 WITA mencatat sebanyak 251 pelajar terdampak, dengan 173 orang telah diperbolehkan pulang dan 78 lainnya masih menjalani perawatan intensif.
Para pelajar dilaporkan mengalami beragam gejala keracunan, mulai dari gatal-gatal di sekujur tubuh, mual, muntah, sesak napas, pusing, sakit kepala, hingga pembengkakan pada wajah. Data terbaru pada Jumat (19/9/2025) menunjukkan bahwa jumlah korban meningkat menjadi 277 siswa, meliputi peserta didik dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Ratusan korban tersebut tersebar di berbagai sekolah di wilayah Banggai Kepulauan, antara lain SMA Negeri 1 Tinangkung, SMK Negeri 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, serta MTs Alkhairaat Salakan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan masyarakat dan pihak terkait, mengingat program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah.
Indikasi awal menyebutkan bahwa penyebab keracunan diduga berasal dari lauk ikan cakalang yang disajikan dalam menu MBG. Ikan tersebut diduga tidak layak konsumsi. Kasus serupa juga dilaporkan di Kota Palu, di mana enam siswa SD Inpres Bayaoge mengalami mual, muntah, dan sakit perut setelah menyantap menu MBG.
Lonjakan jumlah pasien membuat kapasitas RSUD Trikora Salakan kewalahan. Untuk mengantisipasi kondisi darurat, BPBD Banggai Kepulauan bersama Palang Merah Indonesia (PMI) segera mendirikan tenda tambahan di halaman rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk menampung siswa yang belum bisa dirawat di dalam gedung. “Ini langkah darurat untuk memastikan para siswa tetap mendapat perawatan yang layak,” ujar Kepala BPBD Banggai Kepulauan, Saprin K Pitter.
Selain itu, relawan PMI juga dikerahkan untuk membantu penanganan medis darurat terhadap siswa yang terdampak. Kehadiran relawan dianggap sangat membantu tenaga kesehatan di rumah sakit yang sudah bekerja ekstra menangani lonjakan pasien dalam waktu singkat.
Peristiwa keracunan massal ini juga mendapat sorotan dari DPRD Sulawesi Tengah. Wakil Ketua DPRD, Syarifuddin Hafid, menilai insiden tersebut seharusnya tidak terjadi apabila pengawasan terhadap mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dilakukan secara ketat. Ia menegaskan, “Peristiwa ini menjadi alarm bagi seluruh pihak terkait agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, sebab akibatnya sangat fatal. Program mulia presiden jangan sampai tercoreng di tengah masyarakat.”
Pihak kepolisian turut bergerak cepat menangani kasus ini. Kapolres Banggai Kepulauan, AKBP Ronaldus Karurukan, mengungkapkan bahwa Polres telah membuka penyelidikan awal dengan memeriksa petugas SPPG (Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi), mengamankan sampel makanan, serta menyegel dapur penyedia makanan dengan garis polisi. Sampel makanan tersebut juga telah dikirim ke Balai POM Palu untuk diuji secara laboratorium guna memastikan penyebab pasti keracunan.
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Yudiawati V Windarrusliana, mengakui adanya tantangan besar dalam distribusi makanan MBG. Ia menjelaskan bahwa meskipun proses memasak dilakukan sesuai standar, risiko kontaminasi dapat terjadi selama distribusi akibat jarak dan suhu penyimpanan yang tidak ideal. “Dengan peserta didik yang jumlahnya besar, pelaksana di lapangan kerap kewalahan. Hal ini perlu menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Kasus ini menempatkan program MBG kembali dalam sorotan publik. Pemerintah daerah, kepolisian, dan BGN berkomitmen untuk menyelesaikan penyelidikan secara tuntas sekaligus meningkatkan pengawasan agar kualitas makanan dalam program MBG tetap terjaga, serta memastikan peristiwa serupa tidak terulang di kemudian hari.
(Redaksi Lentera Keadlian)
